Nusantara Headlines

Knalpot Brong akan Ditindak, Targetnya Surabaya Zero Knalpot Brong SURABAYA - Satlantas Polrestabes Surabaya melaksanakan operasi penertiban dan penindakan berupa sanksi tilang terhadap pengguna jalan yang menggunakan knalpot brong, serta kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar dan kelengkapan berkendara. Kasatlantas Polrestabes Surabaya, Kompol Arif Fazlurrahman berkomitmen untuk membuat Kota Surabaya zero kasus knalpot brong . Hal itu sesuai instruksi Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nico Afinta agar wilayahnya bebas dari knalpot brong. Penggunaan knalpot brong itu dilarang, karena mengganggu warga masyarakat sekitarnya," ujar Kasatlantas, Sabtu (27/8/2022). Sehingga, setiap pengendara yang menggunakan knalpot brong diminta untuk melepaskannya. Satlantas Polrestabes Surabaya juga telah melakukan sosialisasi agar tidak ada pengendara yang menggunakan knalpot brong. "Sebelumnya kita terlebih dahulu juga sudah memberikan sosialisasi dan peringata...

[caption id="attachment_2294" align="alignnone" width="300"] Peneliti senior Imparsial Al Araf/Net[/caption] Rencana Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang mengajukan surat pergantian nama menjadi Dewan Keamanan Nasional ( Wankamnas atau DKN ) kepada Presiden Joko Widodo, seharusnya tidak perlu dilakukan. Rencana perubahan itu, disampaikan pada (8/8), oleh Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Wantannas Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana. Dia mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait perubahan Wantanas menjadi DKN . Dikatakan peneliti senior Imparsial Al Araf, agenda pembentukan DKN sebetulnya merupakan agenda lama yang dulu berusaha dimasukan dalam RUU Keamanan Nasional. "Namun, karena mendapat penolakan keras dari masyarakat sipil, RUU Kamnas pun gagal untuk disahkan," ujar Al Araf kepada wartawan, Sabtu (27/8). Selain itu, Al Araf belum melihat adanya urgensi pembentukan DKN . Justru, j...

KOTA TANGERANG, – Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan jajaran Polres Metro Tangerang kota mengamankan sebanyak 10 wanita dan 1 orang pria dalam rangka kegiatan razia prostitusi. Jum’at (26/8/2022) malam. Kegiatan itu dilakukan di 2 titik yakni kawasan Aeropolis Tower B, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari dan kawasan Poris Plawad Ruko Edelweiss , Jalan Benteng Betawi Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan pengungkapan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di wilayah Neglasari dilakukan oleh Sat Reskrim polsek Neglasari dan di Wilayah Poris Plawad di berkedok tempat refleksi (pijat) dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota . “Pengerebekan kami dapatkan berdasarkan informasi dari masyarakat, di apartemen Aeropolis diamankan sebanyak tiga wanita dan seorang pria, sedangkan di ruko plawad diamankan sebanyak 6 Terapis dan 1 orang wanita sebagai penyedia tempat pijat ...

Kapolri Berharap Personel Polri Laksanakan Profesi dan Mengabdi JAKARTA - Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 2022 Anggota Polri di Tingkat Polda telah berakhir. Berbagai rangkaian acarapun di gelar saat pelaksanaan penutupan acara. Bertempat Gedung PTIK , Jakarta, Kamis (18/8/2022). Dengan usai kegiatan tersebut, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo berharap, bahwa personel Polri betul - betul mampu melaksanakan Profesi dan Mengabdi. "Dengan acara ini, saya berharap personel Polri betul - betul dapat melaksanakan profesi Polri dan sebagai jalan untuk mengabdi", ucap Kapolri. Saya berharap kegiatan ini betul - betul dapat meningkatkan kinerja personel Polri. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, yang tentunya persatuan dan kesatuan menjadi salah satu yang perlu kita tingkatkan. Dan tentunya dengan kegiatan ini di harapkan bagi personel Polri khususnya yang beragama muslim dapat melaksanakan profesinya menjadi anggota Polri yang tida...

Bondowoso, - Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dirasakan oleh seluruh rakyat Tanah Air, tanpa terkecuali anak-anak yatim piatu. Di tengah keterbatasan dan himpitan ekonomi, para anak yatim piatu di Ponpes Yatim Piatu Aszahro Desa Locare Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso yang diasuh oleh Ustad Udin tetap merasakan gelora kemerdekaan. Tepatnya pada hari Jumat 19/08 2022 Korp Brimob Kompi 3 Batalyon B yang ada di Bondowoso bersama dengan Kapolsek Curahdami memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Ponpes Aszahro Desa Locare. Acara ini dilaksanakan dalam merayakan HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang 77 Tahun. Acara penyerahan santunan ini berupa Beras , Indomie, serta uang tali asih yang diperuntukkan anak yatim yang ada di Ponpes Aszahro. Bantuan ini diserahkan langsung kepada pengasuh Ponpes Aszahro Ustad Udin. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut Danki Brimob yang diwakili oleh Aiptu Taufan,...

Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya Kali ini kembali berhasil mendapatkan tangkapan kelas kakap , hal ini disampaikan lansung melalui Press Release yang dipimpin oleh Kapolrestabes Surabaya Ratusan Kilogram Sabu dan Ganja Diamankan Polisi, Tersangka Terancam Hukuman Mati Surabaya - Satuan Reserse Narkotika, (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya menangkap delapan kurir dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ganja dengan barang bukti Ratusan Kilogram . Kombes Pol Achamad Yusep Gunawan Kapolrestabes Surabaya mengatakan, puluhan kilogram narkotika jenis sabu yang diamankan oleh kepolisian dalam penangkapan tersebut. "Narkotika jenis sabu sebanyak ratusan bungkus, kalau ditimbang dengan berat keseluruhan 90,7 kilogram," ujar Yusup di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (18/8/2022). Menurut Kapolrestabes Surabaya, penangkapan dari delapan tersangka berawal dari salah satu tersangka RM (38) warga Bakeri Kabupaten Deli serdang Sumatera Utara, yang diamankan ...

  Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah mengapresiasi langkah Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Yoshua atau Brigadir J. Polri dinilai telah serius dalam menangani kasus kematian ajudan Irjen Ferdy Sambo tersebut. "Saya sebagai Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas yang bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal dan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi kepolisian RI, khususnya Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo, yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang, khususnya di dalam mengungkap pelaku utama," kata Mahfud saat jumpa pers di kantornya, Selasa (9/8/2022). Mahfud mengibaratkan kasus tewasnya Brigadir Yoshua seperti bayi yang sedang kontraksi di dalam perut ibu hamil. Jika bayi tidak segera dikeluarkan melalui operasi caesar, akan membahayakan ...

Jakarta - Kapolr i Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka di kasus tewasnya Brigadir J. Usai penetapan tersangka ini, Keluarga Brigadir J mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sudah memerintahkan pengungkapan kasus ini. "Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah sampai tiga kali memerintahkan Bapak Listyo Sigit selaku Kapolri untuk mengungkap kasus ini," ucap orang tua Brigadir J, Samuel Hutabarat, seperti dilansir dari detikSumut, Selasa (9/8/2022). Selain kepada Presiden , Samuel mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. "Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Listyo Sigit selaku Kapolri di negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansyah Yoshua," sebut Samuel. Sebelumnya diberitakan, Irjen Ferdy Sambo di...

Koordinator Pusat BEM SI Abdul Kholiq mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memeriksa hingga mencopot 25 polisi terkait kasus tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat. Dia menilai Kapolri responsif menyelesaikan persoalan ini. "Keberadaan dan responsifitas Polri hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Respons yang cepat dan tanggap terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat menjadi kunci bahwa Polri sudah berbenah ke arah PRESISI ," kata Abdul kepada wartawan, Jumat (5/8/2022). "Keterbukaan atas masukan dan kritik masyarakat atau publik semoga dapat membangun arah pembenahan Polri dalam sektor penegakan hukum dan lainnya," sambungnya. Abdul berpandangan, dalam kasus tewasnya Brigadir Yoshua, Polri telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai prosedur yang ada. Meskipun, ada banyak kritik muncul dari publik di awal-awal penanganan kasus ini. "Kami mengapresiasi atas kerja keras Polri dalam penyelesaian kas...

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak 25 polisi yang diduga menghambat kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Badan Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia ( BEM PTAI ) mengapresiasi langkah Kapolri itu. "Tentunya kami sangat mengapresiasi Bapak Kapolri dalam hal ini atas ketegasan menindak anggota terhadap 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, serta memproses terkait dengan pelanggaran kode etik," kata Sekretaris Jenderal BEM PTAI Se-Indonesia, Yayan S, dalam keterangan yang diterima detikcom , Kamis (4/8/2022). Yayan menyebut, jika ada unsur pidana yang dilakukan oleh 25 polisi itu, perlu dilakukan tindakan. Dia menilai Polri telah transparan dalam mengusut kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini. "Tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana itu akan ditangani. Menurut kami ini patut kita apresiasi karena ketegasan dan transparan, publik juga bisa menyaksikan sendiri," ...

Pengacar kondang sosok OC Kaligis kali ini angkat bicara terkait kasus yang menimpa Denny Indrayana, OC Kaligis berharap dan minta publik jangan lupakan Kasus Kasus yang menimpa Denny Indrayana Pengacara OC Kaligis menyesalkan pengaduan kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM, D enny Indrayana , diduga dipetieskan oleh aparat Polda Metro Jaya. Menurutnya hingga sekarang belum ada tindak lanjut penanganannnya. "Padahal pengaduan ke polisi sejak Agustus 2012, dan saya telah diperiksa di Polda, tapi mengapa sampai hari ini belum ada perkembangan," kata OC Kaligis di Jakarta, Selasa. Masalah tersebut terkait Kaligis melaporkan Wamenkumham Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya tanggal 23 Agustus 2012 yang diterima Kompol M. Nezim Yusuf. Dalam laporan nomor LP/2919/VIII/2012/PMJ/Dit.Reskrim.Um itu Kaligis melaporkan Deni dengan pasal penghinaan junto kejahatan pada pasal 22 dan 23 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demikian juga K...

Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Mardani H Maming, semakin meruncing, dalam hal ini Kejagung dikabarkan sepenuhnya mendukung KPK Kejaksaan Agung (Kejagung) membela Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang digugat Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani Maming. Kejagung menegaskan, kasus yang diusut KPK berbeda dengan kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, antaraparat penegak hukum selalu berkoordinasi agar perkara yang ditangani tidak tumpang tindih. “Sudah sering kita lakukan (koordinasi) di beberapa kasus dan berjalan sejak lama, tidak ada masalah. Ada MoU ( Memorandum of Understanding ) antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ,” ujar Ketut. Dengan adanya MoU ini, tidak terjadi penanganan perkara ganda. Termasuk kasus dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin tambang yang menjerat Mardani, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selata...

Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming tidak hanya terjerat kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antikorupsi juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Maming. "KPK telah menaikan ke tahap penyidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2022. Ali mengatakan dugaan penerimaan gratifikasi itu juga terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK menegaskan sudah mengantongi sejumlah bukti terkait permainan kotor Maming ini. "Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup," ujar Ali. Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menyebut...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) meminta dukungan masyarakat mengawal penegakan hukum terhadap Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming . Mantan Bupati Tanah Bumbu itu terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. "Dukungan masyarakat untuk turut mengawal proses penyidikan perkara ini sangat kami harapkan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2022 Ali mengatakan dukungan masyarakat menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengawalan perkara diharapkan memacu semangat penyidik dalam mengusut kasus tersebut. KPK masih mencari bukti dalam perkara ini. Sejumlah saksi bakal dipanggil untuk menguatkan tudingan penyidik terharap para tersangka "Saat ini pengumpulan alat  bukti terus dilakukan, di antaranya dengan pemanggilan berbagai ...

  JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan (Jaksel) telah menerima gugatan praperadilan dari Bendahara Umum (Bendum) PBNU, Mardani H Maming, pada Senin (27/6/2022). Gugatan dilayangkan lantaran KPK menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka dalam dugaan korupsi IUP Tanah Bumbu pada 2011. "Benar ada masuk (gugatan praperadilan Mardani H Maming) hari ini," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Haruno hari ini. Namun, Haruno mengaku belum ada pengaturan jadwal dan penunjukkan hakim yang akan memimpin sidang praperadilan Mardani H Maming. "Belum saya lihat lagi jadwal sidangnya. Belum ditunjuk hakimnya," jelasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan yang akan dilayangkan oleh Bendahara Umum atau Bendum PBNU, Mardani Maming. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum saat menetapkan Mardani Maming, selaku mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, se...

Kasus Mardani, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK: Alangkah Beraninya KPK Disuruh Mafia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan Bendum PBNU Mardani H Maming bahwa proses penyidikan dan penetapan cekal dan tersangka terhadap dirinya selaku mantan Bupati Tanah Bumbu merupakan tindakan kriminalisasi akibat peran mafia hukum. Kami tidak akan berkomentar panjang lembar, ini, ini, ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia. Mafia yang mana? Jangan menuduh kan gitu,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/6/2022) malam. Karyoto pun menegaskan bahwa KPK dalam menangani suatu perkara berdasarkan kecukupan alat bukti. “Apa pun ceritanya, kalau ada kekuatan tertentu mengendorse suatu perkara, kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kami berani? Itu yang patut dan tolong dicatat,” tegas Karyoto. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu pun menegaskan, jangan sampai ada pihak-pihak ...

Ketum HIPMI Mardani Maming Bakal Lawan KPK di Praperadilan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang Juga Bendahara Umum PBNU Mardani Maming tak terima dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mardani Maming melalui kuasa hukumnya Ahmad Irawan menyatakan tengah mengumpulkan bukti untuk melawan KPK melalui jalur praperadilan. Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan," ujar Ahmad Irawan dalam keterangannya, Sabtu (25/6/2022). Ahmad Irawan menyebut, jalur praperadilan bakal dia tempuh lantaran merasa kliennya tidak bersalah. Menurut dia, dalam kasus suap izin tambang yang menjerat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang berguli di Pengadilan Banjarmasin tak ada fakta yang menyebut Mardani Maming menerima aliran dana. Dia menyebut dalam sidang pemeriksaan terdakwa Dwidjono di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Senin 23 Mei...

Tak Datang di PN Tipikor, Hakim Kembali Jadwalkan Pemanggilan Ketua Umum HIPMI Minggu Depan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H Maming tidak hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (28/3/2022) kemarin. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan memanggil pria yang kini menjabat Ketua Umum BPP HIPMI ini sebagai saksi terkait perkara atas nama terdakwa Raden Dwijono dan Putrohadi Sutopo Bin Meojono. Pengungkapan kasus dugaan gratifikasi atas suap izin kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang bergulir sejak 2021 lalu itu. Juru bicara Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin, Aris Bawono Langgeng kepada wartabanjar.com membenarkannya. “Belum datang, dan hakim memberi waktu untuk memanggil saksi, tunda seminggu,” katanya, Selasa (29/3/2022). Dia juga mengatakan, pihaknya menerima pemberitahuan bahwa pria yang juga menjabat Bendaraha Umum PB NU itu sedang ada acara Ikadin ...

KEJAKSAAN Negeri Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), memanggil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H Marming. Dia akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap izin kegiatan usaha pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Pemanggilan Mardani tertuang dalam Surat Panggilan Saksi dengan nomor B-403/O.3.21/ Ft.1/03/2022 tertanggal 23 Maret 2022. Surat itu ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Jaksa Madya I Wayan Wiradarma. Pemanggilan Mardani dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Tanah Bumbu. Baca juga: KPK Panggil Andi Arief Terkait Kasus Suap Bupati PPU “Untuk keperluan persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Ir H. Raden Dwijono dan Putrohadi Sutopo Bin Meojono. Diminta agar saudara sebagai saksi,” kata I Wayan dalam surat pemanggilan yang dikutip, Senin (28/3). Dalam surat itu, Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu diminta me...